Distorsi Informasi Bisa Gagalkan Penanganan Covid-19

Munculnya Corona Virus Disease (Covid-19) pertama kali di Wuhan, China sejak Desember 2019 lalu telah membuat panik lebih dari 121 negara di dunia. Penyebarannya yang begitu masif dan cepat membuat banyak negara kewalahan menangani banyaknya kasus posistif setiap harinya.

Menurut data World Health Organization (WHO) tercatat 7,145,539 kasus terkonfirmasi diseluruh dunia per 10 Juni 2020 dengan angka kematian mencapai 408,025.

Di Indonesia sendiri, kasus pertama Covid-19 menimpa dua warga Depok, Jawa Barat dan diumumkan langsung Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020). Setelah sebelumnya banyak tokoh negara mengatakan bahwa Indonesia bebas Covid-19.

Menteri Kesehatan Terawan pun mengklain bahwa Indonesia kebal Covid-19 karena imunitas yang baik, dan doa yang turut membantu menjaga warga Indonesia dari serangan virus yang muncul dari Wuhan itu, Sabtu (15/2/2020).

Data Covid-19 Indonesia Hari ini (11/6), menunjukkan angka 34.316 kasus positif dan 1.959 orang meninggal. Ironisnya gaya komunikasi dan informasi yang disampaikan pemerintah sering berubah-ubah.

Kondisi ini menyebabkan kegaduhan dimasyarakat, terlebih media sosial saat ini memiliki pengaruh informasi yang lebih kuat ketimbang informasi yang diberikan pemerintah. Banyaknya informasi yang beredar dimedia sosial lebih mudah diterima oleh masyarakat dan mudah pula disebarkan kembali.

Namun, informasi di media sosial tidak sepenuhnya baik dikonsumsi, lebih banyak berita yang tidak benar (hoax) beredar dibanding informasi yang falid dan berbasis data. Akibatnya komunikasi yang coba dibangun pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 tidak memiliki daya apapun.

Distorsi Informasi

Kondisi pandemi Covid-19 yang kian menghawatirkan diperparah dengan distorsi Informasi (pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya; penyimpangan-KBBI) yang terjadi dimasyarakat.

Informasi yang di terima oleh masyarakat tidak di cek kebenarannya terlebih dahulu, justru disebarkan tanpa sumber yang jelas. Hal ini, dapat memicu penyebaran informasi yang salah (misinformasi) dan/atau penyebaran informasi yang sengaja dibuat salah (disinformasi).

Akhirnya, banyak masyarakat yang berspekulasi tentang informasi Covid-19 mulai dari “teori konspirasi”, “Covid-19 adalah proyek rumah sakit”, Dokter terima uang 100 juta”, “semua orang yang masuk rumah sakit divonis positif Covid-19”, sampai kasus terbaru “rumah sakit sogok keluarga pasien agar jenazah dinyatakan posisif”.

Distorsi infomasi ini menyebabkan kegaduhan dimasyarakat bahkan sampai pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan Covid-19.

Buktinya ada keluarga pasien posisitf Covid-19 yang meninggal dunia menolak  dimakamkan dengan tatacara Covid-19 sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 mengenai cara mengurus jenazah yang meninggal akibat Covid-19. Ada yang justru mengambil paksa jenazah kemudian memandikan dan mengubukannya bersama masyarakat.

Jika demikian, pemerintah perlu mengupayakan komunikasi ulang (recommunication) kepada masyarakat tentang kondisi yang sedang terjadi dan upaya pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini. Jika tidak, bukan tidak mungkin segala upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah akan gagal.

Komunikasi dimasa pandemi

Dimasa pandemi seperti sekarang ini, komunikasi menjadi sangat penting terutama komunikasi elit pemerintah dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan yang selalu berubah-ubah berpotensi menghadirkan komunikasi yang buruk.

Selain kebijakan yang berubah-ubah, informasi yang disampaikan sepihak dan bebas juga dapat memperkeruh komunikasi. Padahal pada masa pandami setiap kata menjadi sangat penting. Seperti halnya bentuk komunikasi risiko lainnya, ancaman yang muncul ini menciptakan tantangan bagi komunitas medis dan kesehatan masyarakat untuk berkomunikasi dengan cara yang akurat, kredibel, tepat waktu, dan meyakinkan. (Barbara Reynolds dan Matthew Seeger dalam Crisis and Emergency Risk Communication as an Integrative Model).

Penyampain informasi yang kurang akurat, kridibel, tepat waktu dan meyakinkan menjadi masalah komunikasi yang serius dimasa pandemi. Banyak konten dimedia sosial yang terlanjur viral dan terlambat diklarifikasi sehingga memunculkan perspektif baru dimasyarakat.

Pesan-pesan dengan konten yang misinformasi dan disinformasi dengan mudah menyebar melalui media sosial seperti Facebook dan group Whatsapp. Krisis komunikasi ini sepertinya luput dari perhatian pemerintah untuk segera diklarifikasi dan menyediakan data yang ril.

Informasi teranyar pernah dilontarkan salah seorang Direktur Rumah Sakit di kota mataram mengenai Covid-19. Dalam pernyataannya yang terlanjur viral di media online dan media sosial ia meyakini virus corona tidak berbahaya bagi orang yang tidak memiliki riwayat sakit parah dan menganjurkan agar masyarakat beraktifitas seperti biasa.

Tentu ini bukan langkah bijak dalam berkomunikasi di tengah pandemi, apalagi belakangan pernyataan tersebut mendapat teguran dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB.

Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, setiap ahli perlu menahan diri untuk menyampaikan pendapatnya dimuka umum secara bebas, alangkah baiknya jika pandangan-pandangan tersebut disampaikan melalui kanal yang resmi, seperti Tim Gugus Tugas Penanganan Covid atau melalui organisasi profesi seperti IDI sehingga tidak menimbulkan kontrofersi dan membingungkan masyarakat.  

Jika hal serupa terus dilakukan, tak heran, banyak masyarakat yang kemudian mengambil langkah ekstrim mempertahankan pendapatnya mengenai wabah Covid-19 yang bisa jadi merupakan informasi yang salah atau sengaja dibuat salah bahkan bisa saja masyarakat salah menangkap.

Pemerintah sejatinya adalah mata angin bagi masyarakat ditengah pandemi yang patut kita ikuti, oleh karenanya pemerintah perlu menyusun penangan Covid-19 dengan sungguh-sungguh dan mengkomunikaskannya dengan lebih baik dan bijak.