CONTOH PERATURAN DESA

PERATURAN DESA TURIDA  KECAMATAN SANDUBAYA

KOTA MATARAM

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TURIDA,

Menimbang        : a.   bahwa minuman keras pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, dapat mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa; 

                            b. bahwa peredaran dan penjualan serta pemakaian minuman keras sudah meresahkan masyarakat dan tidak sesuai dengan adat istiadat, maka perlu dilakukan penganturan terhadap peredaran dan penjualan serta pemakaian minuman keras;

                         c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Minuman Keras.




Mengingat       :     1.   Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang  Pembentukan Daerah-daerah  Tingkat  I  Bali,  Nusa  Tenggara  Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 1649);                       2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996  Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);                              3.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)  sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4844);                  4.   Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);                     5.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun    2011   Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);                     6.   Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);                  7.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);                          8.   Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;                       9.   Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;                      10.    Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;                  11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah 

 Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TURIDA

dan

KEPALA DESA TURIDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MINUMAN KERAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.       Desa adalah desa-desa yang memiliki batas-batas wilayah yang sudah ditetapkan dan merupakan satu kesatuan dalam lingkup kekuasaan Kepala Desa Turida.

b.      Kota Mataram.

c.       Kepala Desa adalah Kepala Desa Turida;

d.      Masyarakat Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berdomisili di desa.

e.       Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

f.       Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah  Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;

g.      Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa

h.      Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah orang-orang yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan desa.

i.        Minuman keras atau minuman beralkohol adalah semua benda cair yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah atau campuran keduanya yang mengandung alkohol atau ethanol yang diperuntukkan sebagai konsumsi manusia;

j.        Memproduksi adalah serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas,dan atau mengubah bentuk menjadi minuman beralkohol;

k.      Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam  rangka penyaluran minuman beralkohol kepada masyarakat atau perorangan  baik untuk diperdagangkan maupun tidak;

l.        Memperdagangkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan  dalam rangka penjualan atau pembelian minuman beralkohol termasuk  penawaran untuk menjual minuman beralkohol di warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain di Lingkungan Desa serta  kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan tersebut dengan memperoleh imbalan atau tidak;

m.    Menyimpan adalah menyimpan minuman beralkohol di gudang, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain di Lingkungan Desa;

n.      Menyediakan atau menyuguhkan adalah menyediakan atau  menyuguhkan minuman beralkohol untuk dibeli atau dinikmati oleh seseorang  atau lebih;

o.      Meminum adalah meminum minuman beralkohol di warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain di Lingkungan Desa;

BAB II

LARANGAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan hukum / badan usaha dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menyediakan, atau meminum minuman beralkohol di Desa Turida.

Pasal 3

Dalam rangka menegakkan amar makruf nahi mungkar dan untuk menghindari  pelanggaran terhadap agama, adat istiadat, dan budaya di Desa Turida, seluruh masyarakat desa dilarang untuk memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menyediakan, atau meminum minuman beralkohol di Desa Turida.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

(1)   Kepada Desa dan BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan larangan  sebagaimana  dimaksud pada Pasal 2 dan 3.

(2)   Untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol, Kepada Desa dan BPD dibantu oleh Perangkat Desa.

(3)   Perangkat Desa wajib melaporkan kepada Kepada Desa dan BPD apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3.

(4)   Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Desa dan BPD.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

(1)   Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan dikenakan sanksi adat berupa denda serendah-rendahnya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau dilimpahkan kepihak kepolisian untuk diperoses sesuai hukum yang berlaku;

(2)   Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 akan dikenakan sanksi adat berupa denda serendah-rendahnya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atau hukuman cambuk sebanyak 20 kali.

(3)   Hukuman cambuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kantor Kepala Desa.

(4)   Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan kan dimasukkan ke dalam Kas Desa.

(5)   Terhadap barang-barang / benda-benda yang digunakan untuk memproduksi, mengedarkan dan menyimpan minuman beralkohol  dirampas untuk negara  guna dimusnahkan.

(6)   Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang  dilakukan belum berselang 1 (satu) tahun dari hukuman yang sudah dijatuhkan, maka hukumannya dapat  ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bila dilakukan oleh badan hukum / badan usaha, maka hukumannya dijatuhkan  kepada penanggung jawab.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

(1)   Selain pejabat penyidik sebagaimana ditentukan oleh aturan perundang-undangan penyidikan juga dapat dilakukan oleh Perangkat Desa Turida yang ditetapkan oleh Pemerintahan Desa.

(2)   Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.       Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan atas pelanggaran Perdes agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas. 

b.      Meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi atas terjadinya pelanggaran Perdes.

(3)   Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan  dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Kepala Desa dan BPD.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Kata-kata “setiap orang” yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah orang di luar Masyarakat Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai  peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

 Ditetapkan di : Turida

 Pada tanggal  : 04 Desember 2013

     KEPALA DESA TURIDA,

                       ttd

KHAIRUL UMAM, S.H., M.H.

                                                                                  

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 04 Desember 2013

SEKRETARIS DESA TURIDA

 KECAMATAN SANDUBAYA

         KOTA MATARAM,

 ttd

      UMAM AL FATIH, S.Ag.

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2013 NOMOR 1